Daya Beli sedang Turun, Industri Pariwisata Cemas soal PPN 12 Persen

Publik Indonesia saat ini sedang dihebohkan dengan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan ditetapkan mulai tahun depan, 1 Januari 2025. Gabungan Industri PariwisataIndonesia (GIPI) buka suara soal kekhawatiran mereka.

Ketua Umum GIPI, Hariyadi Sukamdani, mengatakan bahwa pemerintah harusnya lebih berfokus untuk menciptakan lapangan pekerjaan sehingga arus pendapatan negara tercipta lebih banyak, bukan dengan cara menaikkan PPN.

"Nah, itu kan pemerintah yang baru yang akan ada putusan. Tapi memang dari awal kami selalu melihat bahwa yang paling penting itu sebenarnya jangan bermain di fiskal tapi bermain di bagaimana terjadi penciptaan lapangan kerja yang jumlahnya masif," ucap Hariyadi setelah pembukaan acara Wonderful Indonesia Tourism Fair(WITF) 2024 di Jakarta pada Rabu (2/10).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Hariyadi, sektor pariwisata bisa menjadi salah satu katalis dalam pertumbuhan ekonomi. Sebab, pariwisata-lah yang justru berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.

Ia berkata, "Ini kan kita jadi lucu ya. Kenyataan apapun alasannya daya beli turun tidak mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu ternyata bisa menyejahterakan masyarakat secara luas, kan gitu kan. Itu harus kita lihat, harus kita akui."

"Makanya tadi saya bilang bolak-balik, kenapa pariwisata ini kita dorong 'ayo dong pariwisata jadi prioritas'. Karena begitu dia jadi, masyarakat punya pekerjaan karena pariwisata naik mereka langsung menerima uangnya, kan. Nah ini impact-nya apa ke pertumbuhan ekonomi ke daya beli," imbuhnya.